loading...

Tragedi Rusuh Tolikara, Indikasi Pemerintah Gagal Menjamin Toleransi

Informasi pelanggaran yang terjadi pada kasus Tolikara memang sudah tidak dapat ditutupi lagi, kendati demikian masyarakat harus tetap tenang menyikapi segala situasi. Dan Pemerintah baik Pusat mapun Daerah sangat bertanggung jawab mengembalikan Indahnya Toleransi yang menjadi warisan luhur nenek moyang bangsa ini. Lihat juga Tujuan Kunjungan Ulama Datangi Kapolri.

Menurut Human Right Watching Group (HRWG), kekerasan yang terjadi di Papua merupakan pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang telah dijamin di Indonesia.

Direktur Eksekutif HRWG Rafendi Djamin menilai, kejadian itu juga tidak luput dari kegagalan negara membangun sikap saling toleransi dan menghormati sesama pemeluk agama dalam menjalankan ibadah.

"Toleransi itu tidak tumbuh dengan sendiri, ia berada pada tatanan sosial masyarakat. Tokoh agama dan masyarakat kunci terbangunnya sikap tersebut. Namun di sisi lain, pemerintah di daerah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi toleransi dan adanya dialog antar agama," ujar Rafendi, Selasa (21/7).

Rafendi memastikan, konflik seperti itu tidak akan terjadi apabila sebelumnya ada dialog yang bisa difasilitasi pemerintah daerah atau kepolisian. Baca : Jokowi Turun Tangan Mengambil Langkah Hukum atas Pelanggaran di Tolikara

"Ditutupnya pintu dialog dan absennya negara untuk mempertemukan semua pihak yang berkonflik menjadikan konflik ini mengemuka dan memakan korban. Akibatnya, tatanan toleransi kita yang hancur," kata Rafendi. (Sumber: http://www.jpnn.com/read/2015/07/22/316277/Tragedi-Tolikara-Bukti-Pemerintah-Gagal-Jamin-Toleransi-)

Tragedi Rusuh Tolikara, Indikasi Pemerintah Gagal Menjamin Toleransi
Seputar Tragedi Rusuh Tolikara
Bagikan di WhatsApp, Twit, FB, G+
close
loading...