Info pembatalan pengangkatan tenaga honorer K2 jadi CPNS kian hangat seiring rencana aksi demo bertajuk Jihad Akbar Honorer yang bakal digelar pada 10 Februari 2016 (Selengkapnya baca di SINI). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah mengadakan pertemuan dengan Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I).
MenpanRB Yuddy Chrisnandi menjelaskan, banyak alasan yang menyebabkan pihaknya sulit mengakomodasi aspirasi para honorer k2. Baca juga : Honorer K2 Galang Tanda Tangan Mosi Tidak Percaya Kepada Menteri Yuddy
“Kalau saya terabas undang-undang, saya dipenjara. Saya tidak bisa mengorbankan jajaran Kementerian PANRB, sementara oknum-oknum yang selama ini mengutip keuntungan dari percalonan PNS ini melenggang dan tertawa,” kata Yuddy.
Dia juga menegaskan Kemenpan RB sudah berupaya mencari jalan keluar. Misal, lanjut dia, dengan mengupayakan ke Kementerian Keuangan soal alokasi anggaran untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Selain itu, membuat rencana penyelesaian dalam bentuk road map seperti diminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Seperti diketahui dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, jelas mencantumkan bahwa pengangkatan CPNS tidak mungkin dilakukan secara langsung. Menurut Yuddy, keputusan Menteri tidak bisa melebihi peraturan pemerintah atau undang-undang.
Berita selengkapnya : http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/16/02/05/o22gx6394-takut-dipenjara-menteri-yuddy-batal-angkat-guru-honorer-k2
MenpanRB Yuddy Chrisnandi menjelaskan, banyak alasan yang menyebabkan pihaknya sulit mengakomodasi aspirasi para honorer k2. Baca juga : Honorer K2 Galang Tanda Tangan Mosi Tidak Percaya Kepada Menteri Yuddy
Penyebabnya karena kurangnya anggaran dan belum tersedianya payung hukum untuk pengangkatan mereka. Selain itu, terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak bisa ditabrak pemerintah.
“Kalau saya terabas undang-undang, saya dipenjara. Saya tidak bisa mengorbankan jajaran Kementerian PANRB, sementara oknum-oknum yang selama ini mengutip keuntungan dari percalonan PNS ini melenggang dan tertawa,” kata Yuddy.
Dia juga menegaskan Kemenpan RB sudah berupaya mencari jalan keluar. Misal, lanjut dia, dengan mengupayakan ke Kementerian Keuangan soal alokasi anggaran untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Selain itu, membuat rencana penyelesaian dalam bentuk road map seperti diminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Info lainnya : Ini Pesan MUI Terkait Berita Heboh Penemuan Sepatu Siswa Berlafadz AllahMenurut Yuddy, dia sudah berusaha mencari celah kewenangan atau diskresi yang bisa digunakan Menteri PANRB untuk dijadikam payung hukum menyelesaikan persoalan ini. Namun pada hasilnya tidak ada jalan yang bisa ditemukan.
Seperti diketahui dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, jelas mencantumkan bahwa pengangkatan CPNS tidak mungkin dilakukan secara langsung. Menurut Yuddy, keputusan Menteri tidak bisa melebihi peraturan pemerintah atau undang-undang.
Berita selengkapnya : http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/16/02/05/o22gx6394-takut-dipenjara-menteri-yuddy-batal-angkat-guru-honorer-k2
 |
| MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi |
