Informasi yang sempat mencuat terkait adanya rencana rasionalisasi (pengurangan) tenaga honorer daerah ditanggapi pemerintah dengan memastikan ketidakbenaran kabar tersebut. Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni akhirnya angkat bicara tentang isu rasionalisasi pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil (non-PNS) alias honorer. Baca juga : Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Tahun 2016
Menurut Neni, pihaknya memang akan mengkaji terlebih dahulu tentang rasionalisasi honorer. Namun, sebenarnya belum ada rencana untuk rasionalisasi. Pasalnya, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang masih situasional.
Dia menjelaskan, kalau APBD menurun sekitar Rp 800 miliar, tentu akan banyak kegiatan di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dikurangi. Jadi, honorer tak ada kerjanya jika tidak ada kegiatan. “Mungkin nanti diserahkan ke masing-masing SKPD. Yang mengontrak kan SKPD, bukan wali kota. Sehingga, perlu analisis sesuai beban kerja mereka, tetapi saya belum ada niat untuk itu (rasionalisasi honorer, Red.),” jelas Neni.
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2016/05/11/405397/Horeeee...-Tahun-Ini-Tak-Ada-Rasionalisasi-Honorer-
Orang nomor satu di Pemkot Bontang itu memastikan bahwa tahun ini tak ada rencana rasionalisasi honorer.
Neni mengaku memikirkan nasib para honorer yang menggantungkan hidupnya dari pekerjaan itu. Apalagi, mereka yang telah memiliki tanggungan anak-istri. “Tahun ini tidak ada rasionalisasi,” tegas wanita yang karib disapa Bunda Neni saat dihubungi Bontang Post, Selasa (10/5) kemarin.Menurut Neni, pihaknya memang akan mengkaji terlebih dahulu tentang rasionalisasi honorer. Namun, sebenarnya belum ada rencana untuk rasionalisasi. Pasalnya, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang masih situasional.
Dia menjelaskan, kalau APBD menurun sekitar Rp 800 miliar, tentu akan banyak kegiatan di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dikurangi. Jadi, honorer tak ada kerjanya jika tidak ada kegiatan. “Mungkin nanti diserahkan ke masing-masing SKPD. Yang mengontrak kan SKPD, bukan wali kota. Sehingga, perlu analisis sesuai beban kerja mereka, tetapi saya belum ada niat untuk itu (rasionalisasi honorer, Red.),” jelas Neni.
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2016/05/11/405397/Horeeee...-Tahun-Ini-Tak-Ada-Rasionalisasi-Honorer-
 |
| Aksi Demo Honorer |
